Koruptor di Larang Nyaleg

JAKARTA — Sejumlah partai politik mengambil langkah tegas menyusul polemik diloloskannya bekas narapidana korupsi sebagai calon legislator oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengabaikan putusan Bawaslu itu dan tidak meloloskan mantan koruptor sebagai calon legislator. Kemarin, hasil rapat pleno Dewan Pakar Partai Golkar memutuskan untuk mencoret Saiful Talub Lami sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una meski Bawaslu telah menyatakan dia lolos sebagai calon legislator. Partai Golkar juga meminta KPU tidak meloloskan mantan koruptor lain dari kader partai tersebut.

“Kami minta KPU bersikap konsisten untuk mendukung parlemen bersih,” kata Ketua Dewan Pakar, Agung Laksono, di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar. Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq, juga menyatakan mendukung sikap KPU untuk tidak meloloskan mantan koruptor sebagai anggota legislatif, termasuk kader partainya. “Kami meminta maaf kepada publik,” kata dia. Perubahan daftar calon legislator sementara dari daerah pemilihan masih dimungkinkan hingga 20 September mendatang. Bawaslu meloloskan 13 mantan koruptor untuk menjadi calon legislator. Mereka terdiri atas dua calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan 11 calon anggota DPRD. Berbeda dengan sikap Golkar, Partai Gerindra justru menolak mengganti kader mantan koruptor dari daftar calon legislator. Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengatakan keputusan Bawaslu meloloskan para mantan koruptor sebagai calon anggota legislatif sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu.

“Jadi, sekarang kita tunggu saja bagaimana Mahkamah Agung memutus gugatan peraturan KPU,” kata dia. Peraturan KPU soal larangan mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif sedang digugat ke MA. Namun hingga kini MA belum menyidangkan gugatan tersebut. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan akan meminta MA mempercepat penyelesaian sengketa aturan KPU. Ia mengaku telah menghubungi Wakil Ketua MA untuk meminta agar kasus tersebut diprioritaskan. Menurut dia, polemik ini menyangkut kepentingan nasional yang harus didukung semua pihak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *