Categories
News

Pemasaran klaster Savana dan Ruko The Plaza, Bogor dipercepat

JAKARTA – Pemasaran klaster Savana dan Ruko The Plaza, Bogor dipercepat dari semula 2019 menjadi September 2018. Kedua proyek tersebut ditaksir menelan investasi Rp 235 miliar. Menrut Kris Banarto, general manager Bukit Cimanggu City, selain kebutuhan, tingginya permintaan pasar hunian di kawasan Bukit Cimanggu City juga seiring beroperasinya tol BORR Seksi IIB Kedung Badak-Simpang Yasmin. Infrastruktur transportasi itu membuat kawasan perumahan ini menjadi semakin strategis karena terintegrasi langsung dengan akses tol BORR dan JORR. Bukit Cimanggu City sendiri saat ini merupakan salah satu kawasan bisnis paling berkembang karena berada di jalan protokol Kota Bogor.

“Selain itu, didukung sebanyak 5.000 kepala keluarga (KK) yang menjadi captive market di dalam kawasan tersebut,” jelas Kris Banarto, dalam siaran persnya, di Jakarta, baru-baru ini. Klaster Savana mengusung konsep modern minimalis yang mengutamakan kenyamanan bagi penghuninya. Untuk tahap pertama, klaster ini akan merangkum 140 unit rumah yang terdiri atas dua tipe, yaitu Type vinca 36/90 dan Type fressia 45/90. Hunian ini dibanderol mulai dari Rp 600 jutaan per unit. “Penjualan tahap pertama Cluster Savana kami harapkan dapat terserap seluruhnya hingga Desember 2018,” ujar dia. Sementara itu, Ruko The Plaza mengusung konsep business center yang saling terintegrasi. Area komersial ini merangkum 34 unit ruko yang terdiri atas unit 3 lantai dan 4 lantai dengan harga mulai Rp 3,5 miliar. “Progress kedua proyek tersebut saat ini sudah pada tahapan pembangunan infrastruktur jalan, saluran air dan taman serta berlanjut pada pembangunan kavling dan pembangunan rumah dan ruko,” jelas Kris Banarto.

Dia menambahkan, untuk hunian di Cluster Savana, target yang dibidik adalah konsumen kelas menengah atau keluarga muda dengan rentang usia 25-40 tahun. Sedangkan, untuk Ruko The Plaza membidik pada pebisnis sebagai lokasi usaha maupun perkantoran. Ke depannya, tambah dia, klaster Savana akan semakin prospektif karena terhubung dengan kawasan elit di Kota Bogor yaitu kawasan Budi Agung dan Kayu Manis. “Karena itu, berinvestasi di Cluster Savana merupakan Kesempatan emas untuk memiliki hunian kelas menengah di lokasi strategis dengan fasilitas lengkap terlengkap di Bogor,” ujar dia.

Categories
News

Koruptor di Larang Nyaleg

JAKARTA — Sejumlah partai politik mengambil langkah tegas menyusul polemik diloloskannya bekas narapidana korupsi sebagai calon legislator oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengabaikan putusan Bawaslu itu dan tidak meloloskan mantan koruptor sebagai calon legislator. Kemarin, hasil rapat pleno Dewan Pakar Partai Golkar memutuskan untuk mencoret Saiful Talub Lami sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una meski Bawaslu telah menyatakan dia lolos sebagai calon legislator. Partai Golkar juga meminta KPU tidak meloloskan mantan koruptor lain dari kader partai tersebut.

“Kami minta KPU bersikap konsisten untuk mendukung parlemen bersih,” kata Ketua Dewan Pakar, Agung Laksono, di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar. Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq, juga menyatakan mendukung sikap KPU untuk tidak meloloskan mantan koruptor sebagai anggota legislatif, termasuk kader partainya. “Kami meminta maaf kepada publik,” kata dia. Perubahan daftar calon legislator sementara dari daerah pemilihan masih dimungkinkan hingga 20 September mendatang. Bawaslu meloloskan 13 mantan koruptor untuk menjadi calon legislator. Mereka terdiri atas dua calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan 11 calon anggota DPRD. Berbeda dengan sikap Golkar, Partai Gerindra justru menolak mengganti kader mantan koruptor dari daftar calon legislator. Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengatakan keputusan Bawaslu meloloskan para mantan koruptor sebagai calon anggota legislatif sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu.

“Jadi, sekarang kita tunggu saja bagaimana Mahkamah Agung memutus gugatan peraturan KPU,” kata dia. Peraturan KPU soal larangan mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif sedang digugat ke MA. Namun hingga kini MA belum menyidangkan gugatan tersebut. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan akan meminta MA mempercepat penyelesaian sengketa aturan KPU. Ia mengaku telah menghubungi Wakil Ketua MA untuk meminta agar kasus tersebut diprioritaskan. Menurut dia, polemik ini menyangkut kepentingan nasional yang harus didukung semua pihak.